TANJUNG REDEB, BorneoPost – Penerapan sistem berbasis online untuk penginputan data kampung di Kabupaten Berau belum berjalan mulus. Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, mengungkapkan sejumlah kendala krusial, mulai dari gangguan jaringan hingga potensi kesalahan data di tingkat operator.
Dalam sambutannya di Kantor Bupati Berau, Selasa (28/4/2025), ia menegaskan bahwa kestabilan jaringan masih menjadi hambatan utama, terutama saat proses input data dilakukan langsung dari kampung.
“Jaringan sering tidak stabil saat penginputan data di lapangan. Ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi,” ujarnya.
Menurutnya, sistem digital yang diterapkan menuntut kecepatan sekaligus ketepatan. Namun kondisi riil di lapangan kerap membuat proses tersebut tidak berjalan optimal sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Muhammad Said menegaskan bahwa setiap data yang masuk tidak serta-merta diterima, melainkan akan melalui proses verifikasi ketat. Karena itu, ia meminta para operator kampung untuk mengisi data secara cermat dan bertanggung jawab.
“Semua data pasti diverifikasi. Jadi harus diisi dengan benar, tidak boleh asal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara operator dan kepala kampung untuk meminimalkan kesalahan yang berpotensi memengaruhi penilaian dan status kampung.
“Koordinasi harus diperkuat agar tidak terjadi kekeliruan data yang bisa berdampak pada status kampung,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah kecamatan di Berau yang belum memiliki kampung dengan status mandiri. Meski demikian, pemerintah daerah tetap optimistis dapat mendorong peningkatan status tersebut melalui berbagai langkah strategis.
“Saat ini kami sudah membentuk tim khusus untuk mempercepat kemajuan kampung,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, Pemkab Berau juga telah mengumpulkan para kepala kampung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan seluruh program berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan.
Di akhir pernyataannya, Muhammad Said menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah, agar benar-benar berdampak pada kemajuan kampung.
“Anggaran yang ada harus dimanfaatkan maksimal untuk mendorong kemajuan dan kemandirian kampung,” pungkasnya.
