SAMARINDA, BorneoPost — Kegiatan silaturahmi yang dikemas dalam agenda coffee morning antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan ratusan organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi perbincangan publik. Acara yang digelar di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (13/4/2026), itu menuai perhatian karena berlangsung menjelang rencana aksi demonstrasi pada 21 April mendatang.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim tersebut dihadiri sekitar 300 peserta dari sekitar 100 organisasi. Dalam undangan resmi tertanggal 11 April 2026, agenda ini disebut sebagai upaya mempererat hubungan sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan ormas sebagai mitra strategis.
Namun, di balik tujuan tersebut, muncul berbagai tafsir di tengah masyarakat. Waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan rencana aksi unjuk rasa memunculkan pertanyaan, apakah kegiatan ini murni sebagai ajang silaturahmi atau memiliki kepentingan lain.
Spekulasi semakin berkembang setelah rincian anggaran kegiatan beredar luas. Dalam dokumen tersebut, tercantum alokasi uang transport peserta sebesar Rp105 ribu per orang untuk sekitar 400 peserta, dengan total mencapai Rp42 juta. Selain itu, terdapat pula anggaran untuk honorarium moderator, narasumber, serta konsumsi kegiatan.
Sejumlah pihak kemudian mengaitkan pertemuan ini dengan upaya meredam potensi mobilisasi massa menjelang aksi 21 April 2026 di Samarinda. Informasi yang beredar menyebutkan ribuan massa dari berbagai organisasi tengah bersiap menggelar aksi di Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur.
Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu, Dg Haryadi HB SM, menegaskan bahwa kegiatan yang dihadirinya tidak berkaitan dengan agenda politik maupun rencana demonstrasi.
“Ini murni silaturahmi dan perkenalan pejabat baru kepada kami sebagai mitra. Tidak ada kaitannya dengan aksi tanggal 21,” ujarnya.
Ia juga membantah kabar yang menyebut adanya pembagian dana kepada peserta. Menurutnya, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kami hanya hadir, menikmati coffee break dan konsumsi ringan. Tidak ada pembagian uang seperti yang beredar,” tegasnya.
Haryadi menilai forum seperti ini tetap memiliki nilai positif dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan ormas. Ia menyebut, ruang dialog yang terbuka dapat menjadi sarana untuk meredam potensi kesalahpahaman di tengah dinamika sosial yang berkembang.
“Dengan komunikasi yang baik, potensi kesalahpahaman bisa diminimalisir. Ini penting untuk menjaga situasi tetap kondusif,” tambahnya.
Meski demikian, ia mengaku hingga kini organisasinya belum menerima arahan resmi terkait keterlibatan dalam aksi demonstrasi yang direncanakan pada 21 April. Sikap organisasi, kata dia, masih menunggu instruksi dari pimpinan pusat.
“Belum ada instruksi dari ketua umum, jadi kami belum bisa memastikan sikap organisasi,” pungkasnya.
Penulis: Grace
