TANJUNG REDEB, BorneoPost – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau memastikan dukungan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat akses menuju kawasan pariwisata unggulan daerah. Namun, penentuan lokasi dan arah pembangunan masih menunggu koordinasi teknis dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Berau.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima arahan resmi dari Dispar terkait prioritas kawasan pariwisata yang akan menjadi sasaran pembangunan infrastruktur tahun ini. .
“Kalau untuk tahun ini, kami belum ada konfirmasi dari Dinas Pariwisata arahnya ke mana. Kalau mau mendapatkan anggaran seperti DAK Pariwisata, channel-nya juga belum dibuka. Jadi sementara ini dari APBD,” kata Fendra.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen DPUPR dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Infrastruktur dasar, khususnya akses jalan, dinilai menjadi bagian penting dalam membuka konektivitas menuju destinasi wisata sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Fendra menyebut pembangunan akses menuju sejumlah kawasan wisata tetap menjadi perhatian, termasuk Biduk-Biduk dan wilayah lainnya yang memiliki potensi pariwisata.
“Setiap ada acara atau program yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata, tetap kita dukung. Cuma arahnya ke mana kita belum tahu. Tapi pasti ada pembangunan jalan ke arah sana, seperti ke Biduk-Biduk atau wilayah lainnya,” ujarnya.
Selain pembangunan jalan, DPUPR juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung kawasan wisata, termasuk konsep pembangunan pintu gerbang sebagai bagian dari penataan akses menuju destinasi.
Untuk kawasan kepulauan, pembangunan infrastruktur juga mulai diarahkan ke Maratua. Fendra memastikan terdapat pekerjaan pembangunan jalan di wilayah tersebut pada tahun ini.
“Kalau Maratua ada pembangunan jalan kita tahun ini. Kalau ke Tanjung Batu saya belum ada informasi karena banyak porsi anggaran dari APBN. Tapi kalau Maratua ada,” jelasnya.
Kendati demikian, DPUPR belum memberikan rincian mengenai panjang ruas maupun titik pasti pembangunan. Fendra menegaskan informasi teknis tersebut harus disampaikan oleh pejabat teknis yang menangani pekerjaan agar data yang diberikan kepada publik benar-benar akurat.
“Kalau berkaitan dengan kebijakan ada di saya. Tapi ketika bicara teknis, panjang ruas atau rincian lokasi, itu ada di Kabid atau PPK agar informasinya akurat,” pungkasnya.
Dengan dukungan infrastruktur yang lebih memadai, pemerintah daerah berharap konektivitas menuju kawasan wisata semakin terbuka. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tarik destinasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata di Kabupaten Berau.
